Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Program Desa Inklusi. Rencananya, program tersebut akan berlangsung di empat desa, yakni Desa Jatisobo (Polokarto), Desa Kenokorejo (Polokarto), Desa Mertan (Bendosari), dan Desa Ngreco (Weru).
Terkait program tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukoharjo, Rohmadi memberikan apresiasi dan menyatakan dukungannya untuk mensukseskan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Kemendes-Lakpesdam.
“Kami berkomitmen bahwa Sukoharjo akan menjadi Desa Inklusi di Jawa Tengah, tidak boleh ada lagi yang ditinggalkan. Kita harus memperbaiki pola relasi individu dan kelompok, termasuk memperbaiki kesempatan secara bermartabat, untuk mengakses sumber daya masyarakat,” jelasnya, Kamis (16/2/2023).
Rohmadi berharap bahwa desa yang telah ditunjuk menjadi pelaksana program tersebut bisa menjalankan dengan baik. Katanya, semua stakeholder harus gotong royong, bekerja bersama dalam mewujudkan program tersebut.
“Saya kira jika empat desa ini sukses, desa lain nantinya wajib untuk menjadi Desa Inklusi di Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya.
Terpisah, Ketua PCNU Sukoharjo, H Khomsun Nur Arif, menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik atas dijadikannya Kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah percontohan Desa Inklusi.
“Tentu, kami sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama terkait akan berkolaborasi bersama untuk mensukseskan program ini. Hal ini merupakan program yang sangat baik, karena akan membuka ruang kepada kelompok rentan dan terpinggirkan untuk mendapatkan hak-haknya dalam masyarakat,” terangnya.
Khomsun Nur Arif berharap, Lakpesdam NU Sukoharjo lebih banyak berinovasi dalam pelaksanaan program di lapangan. Tak hanya itu, dirinya juga berharap supaya lebih mengadopsi pendekatan kultural ala Nahdlatul Ulama (NU).
Sebelumnya, Ketua Lakpesdam NU Sukoharjo, Muhamad Zainuddin menjabarkan berbagai bentuk action yang harus dilakukan di lapangan. Antara lain melaksanakan ngaji inklusi dan akuntabilitas, mendorong layanan pemenuhan hak-hak dasar, deklarasi Desa Inklusi, serta Sekolah Lapang.
“Termasuk pelaksanaan Musyawarah Khusus Desa Inklusi, yang meliputi Musdes Perempuan, Musdes, Anak-anak, Musdes Disabilitas dan Musdes Lansia. Tentu nantinya dalam melaksanakan Program tersebut akan melibatkan banyak pihak agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai,” pungkasnya. (nano)
