Proses tahapan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) kerjasama antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU dalam menciptakan Inklusi dan akuntabilitas sosial di desa-desa terus berlanjut.
Setelah dilaksanakan pemetaan masalah dan cara mengantisipasinya dengan Theory of Change (TOC), tahapannya adalah membentuk forum sekolah lapang. Salah satunya di Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali.
Menurut Koordinator P3PD Kabupaten Klungkung, Muhammad Khoirun, kegiatan musyawarah desa pembentukan pengurus Sekolah Lapang (SL) ini merupakan kegiatan pra sekolah lapang P3PD Kemendes yang dilaksanakan Lakpesdam PBNU.
“Kali ini di Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang tim lokalnya merupakan lakpesdam PCNU Klungkung Provinsi Bali,” jelasnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Pak Khoirun ini menambahkan, kegiatan permulaan ini juga bagian dari konsolidasi sosial warga desa yg akan terlibat dalam forum sekolah lapang.
“Desa Jumpai ini memang salah satu Desa dari 112 desa yang difasilitasi oleh Lakpesdam, saat ini sudah banyak SK sekolah lapang yg terbit dari desa-desa lain, lakpesdam PBNU menargetkan dalam bulan Mei dan Juni sudah terbit semua SK sekolah lapang,” pungkasnya.
Kegiatan musyawarah pembentukan sekolah lapang kali ini dihadiri oleh Pemdes Jumpai dan juga perwakilan kelompok yang ada di desa, yaitu kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok adat dan keagamaan serta kelompok marginal lainnya.
