Jakarta— Pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013tentang Organisasi Kemasyarakatan. Keluarnya Perppu ini mendapat banyak tanggapan dari masyarakat, salah satunya muncul dalam diskusi Setara Institute pagi ini (14/7/17) di Bakoel Koffe, Cikini, Jakarta.

Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad, yang diminta memberi paparan awal, menyampaikan ada 3 (tiga) sikap yang muncul dalam merespon kelahiran Perppu ini. Pertama, pihak yang menerima Perppu. Kedua, pihak yang menolak seluruhnya. Ketiga, pihak yang menerima dengan memberikan catatan-catatan terkait Perppu ini. “Nah, saya termasuk kelompok yang ketiga ini.”

Catatan yang kami maksud antara lain; terkait ormas yang menodakan agama yang perlu ditegaskan maksudnya, termasuk mekanisme pelarangan hingga pembubaran. Berikutnya terkait ancaman pemidanaan, ini agak berlebihan, semisal seumur hidup. Ini cukup krusial, jangan hanya menjadi alat bagi siapapun untuk melakukan penyalahgunaan tindakan hukum.

885f3c9c-6fc8-44ce-8358-82139587bf48_169

Pemapar berikutnya, Petrus Salestinus menyebut banyak pihak gerah dengan semakin maraknya kelompok intolerans dan anti kebhinnekaan. Mereka sudah banyak pula yang mengadu dan menuntut pemerintah bersikap tegas. Dan kondisi semacam itulah yang bisa dipahami sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu ini. Dinamika di masyarakat sudah sedemikian meresahkan, muncul pihak yang saling mengafirkan, saling menolak antar kelompok di masyarakat sehingga berpotensi ‘konflik’ yang tidak bisa dibiarkan saja.

Situasi darurat publik di atas, termasuk aksi terorisme inilah yang kemudian dijawab pemerintah melalui terbitnya Perppu ini. Negara dalam konteks hukum internasional adalah Penanggung Jawab hak sipil dan politik melalui berbagai ratifikasi perundangan yang telah ditandatangani. Kalau terjadi konflik yang terus menerus, tentu perlindungan hak warga negara bisa terganggu.

Sugeng Teguh Santoso yang juga sekjen Peradi menyampaikan bahwa lahirnya Perppu ini adalah jalan konstitusional yang dipilih pemerintah setelah melihat kerawanan yang terjadi di masyarakat. Aturan yang ada dianggap kurang memadai, banyak persekusi, diskriminasi dan saling berkonflik antar SARA di masyarakat. Banyak desakan agar pemerintah tidak kalah dan tunduk pada kelompok intoleran dan anti Pancasila. Maka kelahiran Perppu ini menjadi jawaban bagi berbagai persoalan di masyarakat.

Hadir dalam diskusi pagi tadi antara lain beberapa perwakilan media, juga Ketua Setara Insitutue, Hendardi bersama jajarannya termasuk berbagai kalangan yang meramaikan arena acara. Pada akhirnya, meski beberapa pihak menyebut Perppu ini agak telat, sudah banyak lahir saling curiga di masyarakat, namun forum ini bisa memahami lahirnya Perppu dengan berbagai catatan kritis. Perlu langkah bijak dan dilanjutkan dengan tindakan nyata agar kerawanan, begitu juga kekhawatiran yang berlebihan terhadap Perppu ini menjadi hilang.