Lakpesdam PBNU mengundang Anda dalam Diskusi Terbatas yang berlangsung Bulanan bertajuk “MEA dan Dinamika Geopolitik Internasional di Era Jokowi,” berlangsung di Kantor Lakpesdam NU lantai 2 , Jl. Haji Ramli Selatan No. 20 A, Menteng Dalem, Tebet – Jakarta Selatan, pukul 15.00 – 17.00 WIB. Bersama K.H. Imam Aziz (Ketua PBNU) dan Raymond Jr Pardamean Sihombing (Doktor lulusan Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa, Moskow, Rusia).

Mohon konfirmasi:
Fathuddin Kalimas (0818 0882 0242)
Evi Mala Wijayanti (0898 1279 019)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Derasnya paham globalisasi dan kesuksesan integrasi ekonomi Eropa dalam bentuk pasar tunggal yang digodok sejak 1950-an sedikit banyak menginspirasi benua lain tak terkecuali Asia. Pada tahun 1997, saat badai krisis ekonomi global menerpa, Asia Tenggara mulai mempelajari isu integrasi ekonomi seperti yang yang dipraktikan di Eropa. Setidaknya di tahun 2003, di era Megawati telah dimulai dengan disepakatinya 4 pendekatan strategis oleh 10 negara ASEAN yakni, 1) Pasar tunggal dan basis produksi; 2) Wilayah ekonomi berdaya saing tinggi; 3) Kawasan pembangunan ekonomi yang seimbang; dan 4) Menuju integrasi penuh dengan ekonomi global. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diresmikannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada tanggal 31 Desember dan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2016.

Melalui konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN berkepentingan membentuk pakta ekonomi yang kokoh, saling melindungi dan bersifat timbal balik. Berdasarkan piagam ASEAN, tujuan diberlakukannya MEA adalah dalam upaya meningkatkan perekonomian kawasan dengan meningkatkan daya saing di kancah regional dan internasional agar ekonomi tumbuh merata, di samping juga dalam upayanya meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN. Salah satu konsekuensinya tentu berkaitan dengan liberalisasi perdagangan barang, jasa, tenaga terampil tanpa hambatan tarif dan non tarif. Akibatnya kompetisi perdagangan di ASEAN akan semakin ketat dan menuntut adanya daya saing yang tinggi.

Perkembangan yang cukup signifikan sebagai kawasan yang menjadi pasar dan wilayah investasi terbesar bagi negara-negara industri, secara geopolitik ASEAN memang memiliki posisi penting yakni sebagai kawasan perimbangan dari pelbagai kekuatan dan kepentingan negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Rusia dan China. Demikian pula Indonesia, sebagai negara dengan luas wilayah terbesar serta sumber daya baik alam dan manusia yang sangat melimpah tentu akan menjadi potensi tersendiri yang memunculkan peluang, tantangan bahkan ancaman dalam percaturan MEA.

Jika sebelum diterapkannya Indonesia sendiri telah menjadi medan tempur (proxy war) secara asimetris (non militer) bagi Adidaya Timur versus Barat di bidang ekonomi dan penguasaan sumber daya alam (SDA), apalagi setelah berlakunya MEA, tentu justru kian membuka lebar kran proxy war dimaksud. Bahkan medan tempurnya kian meluas (karena telah disepakati) seakan tanpa penghalang lagi. Artinya, tanpa ada kebijakan pemerintah, jika tidak ada regulasi dan penegakkan hukum yang berpihak pada kepentingan nasional, maka panggung MEA dapat saja menjadi ladang “pembantaian” terutama bagi para pelaku usaha mikro, misalnya soal mampukah petani lokal kita bersaing dengan para korporasi serta kartel global di bidang pangan?

Pertanyaan tersebut tentu menjadi salah satu pertanyaan dari sederet pertanyaan lainnya termasuk kemungkinan “bencana geopolitik” di dalam negeri sebagai konsekuensi diberlakukannya MEA, seperti terkait ketahanan dan keamanan nasional. Karena, bukan hanya arus barang, jasa dan modal belaka yang akan masuk ke Indonesia, tapi juga aspek ideologi, budaya dan lain sebagainya yang berpotensi ancaman infiltrasi budaya. Oleh karena itu, bergulirnya MEA sangat meniscayakan kehadiran negara yang tidak hanya fokus pada aspek keamanan semata tetapi mutlak harus menjaga betul aspek-aspek lainnya seperti ideologi politik, ekonomi dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan instabilitas politik.

Baru-baru ini Nahdlatul Ulama telah merampungkan munaadharah dalam “International Summit of Moderate Islamic Leaders” (ISOMIL), “Muktamar Internasional Para Pemimpin Islam Moderat”, yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Mei di Jakarta. Setelah berkonsultasi dan berdiskusi secara ekstensif bersama banyak ahli dari berbagai bidang yang ikut serta dalam Muktamar ini, Nahdlatul Ulama berbulat hati menyiarkan “Deklarasi Nahdlatul Ulama” kepada dunia yang menekankan pentingnya penyebaran paham Islam Nusantara bercorak toleran, moderat, adil dan seimbang.

Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (JATMAN) juga menyelenggarakan Konferensi Ulama Internasional bertajuk Bela Negara yang berlangsung, Rabu-Jumat (27-29/7) di Pekalongan di Gedung Kanzus Sholawat menghasilkan 15 konsensus (kesepakatan) ulama terkait bela negara dan berbagai problem dunia Islam. Kegiatan yang digelar JATMAN dan Kemenhan ini diikuti oleh sejumlah ulama, intelektual, dan akademisi dari 40 negara di dunia serta ratusan ulama dari Indonesia. Beberapa rekomendasi yang penting ditindaklanjuti adalah pentingnya generasi muda yang membuka pergaulan dunia namun mampu menghadapi pemikiran yang berwatak menghancurkan umat manusia.

Lakpesdam sebagai bagian dari NU memiliki perhatian khusus terhadap tantangan diberlakukannya MEA. Karena, hampir mayoritas nahdliyin merupakan pelaku usaha mikro dan kecil sehingga sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh keberlakuan MEA, kendati juga menjadi peluang bagi ekspansi usaha warga NU ke negara-negara ASEAN. Selain itu, sebagai organisasi perekat keindonesiaan dan keislaman. Tidak hanya di sektor usaha, NU juga memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjadi garda terdepan di dalam membendung ideologi-ideologi yang dibawa orang asing yang berpotensi memicu konflik sektarian sebagai dampak pemberlakuan MEA.