Pengurus Lakpesdam PBNU, Kamis (23/6/16) meluncurkan buku ‘Jihad NU Melawan Korupsi’. Acara yang dikemas bersamaan dengan buka puasa bersama ini bertempat di lantai 8 gedung PBNU dihadiri banyak kalangan, mulai dari pesantren, mahasiswa, aktivis dan perwakilan instansi dan lembaga.

Dalam sambutannya, ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad menyampaikan bahwa buku ini hadir sebagai respon dan tindaklanjut dari buku-buku sebelumnya yang juga membincang korupsi. Ada banyak perkembangan terbaru terkait korupsi baik dalam model, bentuk dan modus yang muncul belakangan yang perlu diperluas, termasuk kalangan nahdiyyin.
Di NU sendiri, lanjut Rumadi, sudah ada banyak fatwa dan rekomendasi dari sekian banyak momen muktamar dan bahsul masail yang dilakukan, meski untuk perkembangan mutakhir korupsi, nampaknya masih perlu dibahsulmasailkan kembali.

Berikutnya KH Said Aqil Siradj, Ketum PBNU, yang mejadi pembuka acara menyampaikan bahwa soal harta menjadi target serius pula dari syariat Islam. Imam Syatibi menyebut muhafadhah al-maal, sama levelnya dengan menjaga jiwa, dan kehormatan. Ada banyak forum bahtsul masail NU yang juga bisa dirujuk terkait harta dan korupsi ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menyebut 3 (tiga) hal yang harus diatur menyangkut hajat hidup yang dirasakan banyak orang, yakni air, energi, dan hutan.

“Zaman dulu, Khalifah Umar, kalo melihat pejabatnya yang tambah kaya nggak wajar, langsung dipecat. Tetapi beda dengan Utsman yang masih lebih moderat, yang penting bayar zakat, infak, dan membantu faqir-miskin,” lanjut Kang Said.

Korupsi (fasad-bhs Arab), yang levelnya hanya merugikan negara, hukumnya terserah negara. Namun kalau korupsi yang sudah level menghancurkan negara, tatanan ekonomi, dan membangkrutkan, dalam Islam ada pemberatan dengan dibunuh, potong, disalib, dan dibuang ke laut. Ini menunjukkan betapa efek rusaknya berat sekali akibat kerakusan manusia. Harta akan bisa menyejahterakan 250 juta penduduk Indonesia, namun tidak akan cukup bagi satu orang yang rakus.
Laode M. Syarief, komisioner KPK yang menjadi pembicara kunci memulai dengan rasa terimakasih kepada NU yang banyak memberi support, apalagi saat KPK ‘galau’ dan mendapat banyak problem. Laode juga banyak menyebut keterlibatan NU dalam melahirkan buku-buku di KPK, termasuk satu tema buku yang cukup heboh, Korupsi itu Kafir.
Konsen KPK saat ini memang meyangkut hajat hidup orang banyak, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian dan sumber daya alam. Di negeri ini 10 % orang kaya bisa menguasai 70 % kekayaan negeri ini. Nah, soal pemerataan dan keterlibatan akses menjadi hal yang musti diperhatikan dengan serius.

Laode sempat berkunjung dan keliling ke beberapa pesantren. Banyak yang belum paham dan tidak tahu soal-soal dan istilah dalam korupsi. Padahal ketidaktahuan tersebut bisa berakibat meruntuhkan ketokohan kyai dan ulama. Laode juga berbagi cerita, ada istilah kyai pondasi dan pernak-pernak pesantren yang juga banyak belum dipahami pejabat, birokrat termasuk KPK.

Terakhir, buku ini dianggap sudah lengkap, bahkan lebih lengkap dari UU yang sudah ada, sebab dalam UU belum memasukkan perkembangan terakhir korupsi. KPK masih sangat membutuhkan dukungan, termasuk ormas seperti NU.

Usai pembukaan formal, acara dilanjutkan dengan diskusi buku yang dimoderatori oleh Abdullah Ubaid dengan empat pembicara, yakni Hifdzil Alim selaku penulis buku, KH. A. Ishomuddin (Rais Syurian PBNU) Bambang Widjojanto (Mantan Komisioner KPK) dan Alissa Qotrunnada Munawwarah Wahid (Gusdurian).

Peserta antusias mengikuti diskusi hingga akhir, termasuk kalangan media baik cetak maupun online. Banyak penanggap dan penanya yang terlibat setelah dibuka sesi tanya-jawab. Masing-masing hadirin menunjukkan minatnya dalam mengikuti diskusi terkait buku dan tema korupsi.