Lakpesdam–Lakpesdam PBNU, Kamis (28/4/16) mengadakan Konsinyering Penyelesaian Cepat dan Strategis Problem Eksklusi Sosial, Kelompok Minoritas Agama dan Penghayat Kepercayaan di gedung PBNU lantai 8. Acara ini adalah lanjutan untuk melakukan sinergi dengan stakeholder kementerian dan lembaga terkait problem eksklusi yang dialami berbagai kelompok dampingan dalam Program Peduli.

Hadir dalam acara konsiyering ini, antara lain Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad, Waketum PBNU sekaligus menjadi keynote speech, Prof. Dr. KH M. Maksum Machfoedz, Ketua PBNU, KH Imam Azis, Kepala Intel Mabes Polri, Jend. Nur Ali, Dirjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes, Prof. A. Erani Yustika, Dir. Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Kemensos, Prof. Syahabuddin, Bimas Islam Kemenag, Khoiruddin, Ditjend HAM Kemenkumham, Novie Soegiharti, Kasubdit Kepercayaan Kemendikbud, Wigati.

Program Peduli sendiri adalah program inklusi sosial yang melibatkan berbagai pilar dan lembaga, antara lain pilar diskriminasi, intoleransi dan kekerasan berbasisi agama dan kepercayaan yang dilaksanakan Lakpesdam PBNU dan Satunama. Lembaga lain yang terlibat dalam program iknlusi ini, antara lain Kemitraan, IKA, Samin, LPKP, dan PKBI.

Dalam pengantarnya, Waketum PBNU menyampaikan bahwa rasa frustasi dan ketidakadilan menjadi unsur pemicu terjadinya konflik sosial. Dari sini perlu dilakukan upaya dan mediasi, sehingga berbagai unsur dan pemicu konflik dapat terselesaikan. Tidak melahirkan bibit eksklusi lanjutan, termasuk melahirkan kelas sosial yang semakin memperuncing.

Berikutnya masing-masing perwakilan kementerian dan lembaga memberikan paparan dan tanggapannya terkait dengan problem eksklusi, diskriminasi dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Ada benang merah yang muncul dalam pandangan masing-masing kementerian dan lembaga, bahwa masing-masing perlu bersinergi, sehingga berbagai problem eksklusi yang terjadi mampu ditangani secara simultan. Di masing-masing lembaga dan kementerian memang sudah banyak melakukan upaya, tetapi belum saling terhubung, termasuk dengan melibatkan tokoh lokal dan nilai-nilai kearifan lokal. Sebab, problem diskriminasi, intoleransi hingga konflik yang muncul seringkali bersumber dari hilangnya nilai-nilai perekat dan penguat kohesi sosial yang dari hari ke hari terus tergerus.

Sinergi pemerintah, NGO dan termasuk ormas dan tokoh masyarakat harus menjadi agenda bersama dalam penyelesaian problem kekerasan dan diskriminasi yang terjadi. Prinsip melayani dan memberikan hak bagi warga negara harus terus menerus disuarakan, terlebih oleh negara dengan segala perangkat pemerintahannya. “Kalau pemerintah bukan membantu, tetapi memenuhi dan member hak. Yang membantu itu adalah kalangan masyarakat sipil dan ormas,” demikian yang disampaikan salah satu peserta yang hadir.

Usai konsinyering stakeholders yang berlangsung hingga siang, Lakpesdam PBNU bersama TAF dan lembaga mitra lain melakukan diskusi terbatas lanjutan bersama perwakilan Kantor Sekretariat Presiden, Jaleswari Pramodhawardani. Ini adalah lanjutan acara untuk melakukan berbagai upaya dan advokasi terkait berbagai problem eksklusi yang muncul dalam proses pendampingan masyarakat yang terdiskriminasi dan belum terpenuhi hak-hak dasar warga negara selama program peduli dilakukan. Tentu, forum semacam ini sangat diharapkan mampu mendorong upaya inklusi sosial di seluruh aspek termasuk pemenuhan hak dasar kewarganegaraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.