Lakpesdam PBNU— Indonesia adalah negara kepulauan yang plural dengan beragam etnis, agama dan budaya. Muslim di Indonesia memang mayoritas, namun tetap menghargai perbedaan. Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama melainkan Negara Pancasila. Himpunan Mahasiswa Program Studi Sosiologi UIN Jakarta menggelar kuliah umum dengan tema “Semangat Agama Publik dalam Membangun Civil Society” (14/04).

Kuliah umum yang berlangsung di auditorium FISIP ini berlangsung semarak dan nampak para mahasiswa juga antusias. Ada tiga nara sumber yang diundang, yakni Very Muchlis Ariefuzzaman, M.Si, DR. Jalaluddin Rahmat, M.Sc, dan DR. Rumadi Ahmad, Ketua Lakpesdam PBNU. Soal relasi agama dan negara, belakangan ini memang jarang dibincangkan, padahal tema seperti masih relevan. “Terlebih semakin banyak kasus kekerasan agama, terorisme, dan ‘ketidakseriusan’ Negara dalam mengurusi kelompok radikal dan intoleran,” kata Rumadi dalam pengantarnya.

Namun begitu, Indonesia sebetulnya punya Pancasila. “Kita punya Pancasila sebagai agama publik.Itu sudah mencakup pemecahan problem mengatur relasi Negara dan agama”, jelas Rumadi. Ia juga memaparkan pergumulan wacana agama dan Negara, yang dimulai dari dokumen Piagam Jakarta, Sidang Konstituante, sampai Sidang Istimewa (SI) tahun 1999.

Jalaluddin Rahmat, M.Sc, yang akrab disapa Kang Jalal, menceritakan soal pengalaman Maajid Nawaz yang pernah menjadi ekstrimis dan kemudian ‘bertaubat’ lalu membuat buku “Radical: My Journey Out of Islamist Extremism”. Ia juga memisahkan terminology antara “Islam” dan “Islamisme”. Pemisahan ini mengacu pada karya Bassam Tibi berjudul “Islamism and Islam”. “Islam” ucap Jalal adalah agama, sedangkan Islamisme berarti regionalisasi politik atau pengagamaan politik”. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh kalangan ektrimis adalah Islamisme, bukan Islam.

Veri Muhlis Ariefuzzaman menyatakan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. “Kalau di Amerika ada civic religion, maka di Indonesia ada Pancasila (yang berperan) sebagai agama publik,” kata Veri.

Namun begitu, Rumadi mempersoalkan mengenai dikotomi Islamis-Islam yang disampaikan oleh Kang Jalal. Bahwa tidak selamanya Islamisme itu dalam artian negatif, tapi juga positif. “Dulu NU menyusun dasar kenegaraan atas dasar agama, bukan teori-teori politik atau hukum Belanda. Dan itu juga Islamisme, tapi dalam versi yang lain, yang tetap ramah, toleran, berkeadilan dan menghargai perbedaan”. Islamisme tak selamanya ektremis seperti pengalaman di luar negeri.

Jadi, Pancasila sebagai bentuk agama publik yang masih relevan sampai saat ini dan memiliki peran penting untuk menyatukan warga Indonesia yang beragam dan tersebar dari Sabang hingga Merauke.