Lakpesdam PBNU – Di tengah aktualisasi produk fatwa yang kian dibutuhkan, tafsir ulang terhadap agama dalam kehidupan manusia mendapat perhatian cukup serius. Riset-riset bertema sosial-keagamaan dipandang penting dan relevan bagi kehidupan keberagamaan dalam berbangsa dan bernegara.

IMG_0040Dalam rangka inilah, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) mengadakan acara peluncuran dan bedah buku yang berjudul “Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia” karya Dr. Rumadi Ahmad (Ketua Umum Lakpesdam) sebagai buah riset yang penting. Buku ini mengkaji produk fatwa yang dikeluarkan tiga lembaga keagamaan, yakni, NU, Muhammadiyah dan MUI.

Dihadiri tidak kurang dari 200 orang. Acara ini dilaksanakan pada Kamis, 24 Maret 2016, pukul 14.00 WIB, di lantai 8, Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat. Adapun narasumber yang hadir, diantaranya, Prof. Dr. Mahfud, MD (ahli politik hukum), Prof. Dr. M. Machasin (Dirjen Kerukunan Umat Beragama), Dr. Imam Daruqutni (Intelektual muda Muhammadiyah), Dr. Abdul Moqsith Ghazali (Intelektual muda NU) dan dimoderatori oleh Dr. K.H. Marzuki Wahid.

 

IMG_0024IMG_0034

Acara dimulai dengan sambutan oleh Prof. Maksum Mahfudz (Wakil Ketua Umum PBNU). Beliau mengapresiasi terbitnya buku ini, “Rumadi sebagai salah satu kader muda NU perlu mendapat perhatian serius, kalau kader NU tidak mampu menulis, kita perlu meragukannya. Bagi yang belum bisa menulis, dia harus mau belajar, karena dengan itulah pemikiran bisa berkembang.” Rumadi selaku penulis buku menjelaskan, penelitian tentang fatwa hubungan antaragama diperlukan, sebab fatwa berkenaan dengan persoalan akidah dan fikih (publik). “Banyak fatwa yang keluar mengenai urusan akidah dan juga fikih. Dan ini penting dilihat”, ucapnya.

 

Pemaparan Pembicara

Prof. Dr. Mahfud, MD memberi selamat dan catatan penting perihal buku tersebut. “Pertama sekali, saya ucapkan selamat kepada saudara Rumadi atas hasil penelitiannya tentang fatwa hubungan antaragama yang menarik ini”, katanya. Baginya, buku ini menyuguhkan fakta menarik tentang problem fatwa yang memiliki implikasi politik. “Bahwa fatwa adalah pendapat. Banyak pendapat yang dikeluarkan tokoh NU di luar Lembaga Bahtsul Masail, namun pengaruhnya sangat kuat di masyarakat. Ini suatu fenomena penting,” jelas mantan ketua MK tersebut. Di samping itu, Rumadi menyuguhkan fenomena fatwa dari waktu ke waktu berdasar konteks sosial yang berlaku. “Dulu, NU pernah mengeluarkan fatwa keras mengenai pelarangan terhadap orang awam yang membaca karya-karya asing soal keagamaan. Juga pernah ketika saya mengesahkan hukum seorang anak di luar nikah yang berhak atas hak pengakuan dan nafkah, dan itu ditentang oleh MUI”, tambahnya.

Prof. Dr. M. Machasin, memuji sekaligus memberikan catatan kritis. Baginya, buku tersebut sangat baik. “Ini buku yang bagus”, ucapnya. Namun begitu, Rumadi belum menghadirkan apa persoalan pokok yang hendak dijawab dalam bukunya. “Apa subject matter yang hendak diangkat saudara? Ini perlu ditindaklanjuti. Sebab buku ini baru menjawab persoalan mengapa ketiga lembaga protektif dalam urusan akidah, namun fleksibel dalam urusan kemasyakatan (fikih). Pentingnya buku ini menjelaskan apa itu Majelis Tarjih, Lembaga Bahtsul Masail dan Komisi Fatwa MUI”, ucapnya lagi.

Sementara Dr. Imam Daruqutni menilai buku ini menggunakan analisa wacana dan arkeologi pemikiran. Namun baginya, perlu dilengkapi dengan analisa historis sebab proses perdebatan hingga lahirnya fatwa sangat penting dilihat. Dengan begitu, maka konteks kelahiran produk fatwa lebih dapat dipahami. “Proses perdebatan itulah justru yang paling menarik. Bukan sekadar hasilnya,” jelas Imam.

Kiai Abdul Moqsith Ghazali memandang buku ini sebagai buku yang menarik karena menyuguhkan fakta bahwa kecanggihan metode istinbatul ahkam (untuk mengeluarkan fatwa) tidak diikuti dengan penerapan produk fatwa yang baik. “Sudah banyak ahli metodologi mengeluarkan fatwa. Namun pada level penerapannya masih kurang”, ucap Moqsith. Ia juga mengatakan, karya Rumadi perlu diikuti dengan penelitian lebih mendalam tentang metodologi hukum Islam yang sangat kaya.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian tanggapan maupun pertanyaan dari para peserta. Salah satu yang menarik turut hadir Ulil Abshar Abdalla (Intelektual muda NU) dan MM Billah. Ulil mengatakan pentingnya dialog intensif antara pembuat fatwa yang berbasis pesantren dengan pembuat undang-undang di DPR. “Kalau perlu semua mufti dan mujtahid ramai-ramai datang ke Senayan turut merumuskan dibuatnya undang-undang,” ucapnya. MM Billah menegaskan perlunya melihat faktor hegemonik dalam pembuatan fatwa sehingga mampu menangkap posisi masyarakat dalam setiap perumusan fatwa-fatwa tersebut. []